Myanmar Ikut Latihan Perang AS-ASEAN

0
27
min aung hlaing

Washington diketahui memberi sanksi terhadap pejabat militer Myanmar karena krisis Rohingya. Toh, seorang juru bicara militer Myanmar mengatakan Rabu (28/8/2019), angkatan laut negaranya akan ikut latihan perang bersama-sama Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara pekan depan.

Keikuisertaannya dalam latihan tidak melanggar larangan travel terhadap panglima komando Myanmar dan tiga perwira tingginya ketika menjalankan suatu kampanye berdarah yang membuat 740.000 Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh dua tahun lalu.

Tapi, berkembanglah seruan-seruan untuk lebih jauh mengisolasi militer, memperluas sanksi dan perundungan tehadap kepemimpinan senior karena melakukan genosida atas minoritas tanpa negara.

Latihan perang diadakan saat AS melibatkan diri di kawasan Asia Tenggara dan dalam ketegangan antara Cina dan beberapa bangsa di kawasan mengenai sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.

“Kami diundang sebagai bagian dari ASEAN untuk latihan,” kata Zaw Min Tun, juru bicara di kantor panglima di Myanmar.

Ia mengatakan bahwa latihan yang dimulai di Teluk Thailand pada 2 September berfokus pada kriminalitas, bajak laut, dan keamanan, dan bahwa larangan perjalanan adalah masalah yang terpisah.

“Sanksi yang dikenakan bersifat perseorangan dan latihan ini adalah koordinsasi antara ASEAN dan AS,” begitu kata Zaw.

Sementara itu, misi pencari fakta PBB menginginkan Panglima Myanmar Min Aung Hlaing didakwa karena genosida setelah badan ini mendokumentasikan pembakaran, pembunuhan ekstra-judisial, dan pemerkosaan dalam operasi militer Agustus 2017 terhadap kaum Rohingya.

“Amerika Serikat harus bekerja bersama-sama dengan anggota masyarakat internasional untuk mendorong agar Myanmar bertangung jawab, bukan agar bergabung dalam latihan militer,” kata John Quinley dari LSM Fortify Rights.

Aktivis Rohingya ternama Tun Khin menyebut latihan gabungan itu “mengejutkan”, karena, “Baru beberapa pekan setelah AS menunjuk pimpinan militer sebagai bertanggung jawab atas pelanggaran hak-hak asasi manusia tak beradab, mereka sekarang bekerja sama dengan militer yang sama.”

Adapun pakar dari Myanmar Nehginpao Kipgen mengatakan, sanksi AS melulu simbolik dan tidak punya dampak signifikan untuk membawa jenderal-jenderal militer Myanmar ke pengadilan.

———————————————————
Channenewsasia[dot]com/Reuters/ap/Portalasean.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.